Agen poker online Daftar poker online daftar poker Daftar bandar q Agen poker
DUNIA121-Kebanyakan warga Indonesia mendukung pembuatan E-KTP, asalkan tidak menerapkan prinsip fulus pelicin seperti birokrasi masa lalu. Namun, kebutuhan masyarakat nampaknya tidak diimbangi dengan kecepatan pelayanan dan perangkatnya.Sejak diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Februari 2011, proses pemindahan identitas dari KTP lama ke format elektronik belum juga selesai. Padahal pemerintah punya banyak target. Yakni menjadikan E-KTP data tunggal kependudukan, terhubung buat mengurus berbagai layanan seperti paspor, surat izin mengemudi, BPJS Kesehatan, dan lainnya.
E-KTP ini ibarat nyawa untuk mengurus berbagai hal," kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, usai dipanggil lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI, Kamis (1/9) pekan lalu mengatakan.Menurut Tjahjo, pemerintah sudah mewanti jauh-jauh hari supaya warga segera mengurus E-KTP. Namun, kabarnya justru mereka tinggal di kota malah malas. Padahal, dia menyatakan sudah mengundur tenggat perekaman E-KTP.
Proses pembuatan E-KTP hingga kini kerap bermasalah. Entah itu karena alat, ketersediaan blanko, listrik, perangkat komputer, atau pun hambatan geografis. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, mengakui kendala pembuatan E-KTP di wilayah Indonesia timur terkait dengan sambungan sinyal satelit. Sehingga pengiriman data kerap terputus.Pusat data E-KTP juga menjadi masalah. Sebab servernya saat ini masih dikelola pihak asing. Pemerintah pun masih berutang. Jika ingin data itu ada di tangan, maka mereka mesti melunasi.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai pemerintah dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab terkait E-KTP. Pemerintah harus gesit dan mendatangi warga belum mempunyai E-KTP.Dia juga tak bisa menyalahkan jika masyarakat alergi terhadap birokrasi. Sebab di masa lalu memang mengurus hal-hal seperti itu seakan masuk ke lorong gelap. Pungli merajalela.
Ada juga warga yang enggak mau melepas status warga sebuah daerah. Misalkan dia warga Jakarta, tapi pindah ke daerah lain, tapi dia enggak mau ngelepas KTP Jakarta. Ini jadi masalah juga. Jadi sekarang semua harus taat. Ini kepentingan kita. Semua harus dipaksa," kata Agus kepada merdeka.com.Soal pungli, Agus menyatakan warga tidak perlu khawatir lagi. Di era keterbukaan informasi semua bisa dengan mudah dilaporkan. Tinggal foto wajah pelaku dan dikirim kepada polisi atau Ditjen Dukcapil Kemendagri.
0 Komentar